Oleh: Shofia Z J, Rumaisha N A, Fathimah Murry

Melihat berbagai keadaan yang ditimbulkan oleh pemerintah dalam mengambil tindakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke wilayah Penajam, Kalimantan Timur. Membuat masyarakat bertanya-tanya tentang alasan pasti perpindahan Ibu Kota ini.

Dana yang dibutuhkan untuk pembangun IKN baru juga tak main-main yaitu Rp.466 Triliun. Angka yang cukup fantastis dan perlu diperhitungkan matang-matang kembali. Lebih mencengangkan lagi ketika pemerintah menyatakan bahwa siap menjual ‘aset’ untuk dana pemindahan IKN. Sebuah pengorbanan luar biasa yang entah apakah akan sesuai hasilnya. Masyarakat di sekitar wilayah Penajam pun juga mengkhawatirkan keberadaan mereka. Apakah mereka juga mendapat keuntungan dari keputusan ini?

Seperti yang disampaikan oleh bapak Isran Noor, Gubernur Kaltim. Dalam pertemuannya dengan Najwa Shihab. Beliau mengungkapkan bahwa lahan yang disediakan untuk IKN baru ini adalah lahan milik negara yang telah disiapkan dan dipastikan tidak ada penduduk sama sekali di sekitar sana, beliau juga mengutarakan tentang respon masyarakat bahwa mereka cukup senang dengan konfirmasi pemerintah atas pemindahan IKN.

Tidak ada yang mengklaim, tidak ada penglobian, tidak ada kekhawatiran, dan sama sekali tidak ada masalah dari masyarakat.

Kawasan yang dipakai juga bukanlah kawasan penduduk. Tidak ada masyarakat yang terlibat dalam kuputusan penting ini.

Bencana banjir yang sering kali terjadi di Kaltim kini pun juga telah menjadi suatu pembahasan yang sudah tak asing. Dan lagi-lagi, Gubernur Kaltim mengungkapkan bahwa semua itu sudah di diskusikan secara matang. Beliau mengklaim jika wilayah tersebut akan ditanggulangi sebaik mungkin agar tidak tersentuh banjir. Namun, pada nyatanya kawasan bawah perbukitan (calon IKN) sudah sering sekali terkena banjir.

Nyatanya, pertanyaan besar tentang pembangunan IKN masih belum terjawab. Apakah pemindahan Ibu Kota ini adalah keputusan yang tepat bagi negara, masyarakat, dan hal lain yang bersangkutan di dalamnya?

Survei yang dilakukan oleh crew Mata Najwa dalam pengungkapan aspirasi rakyat setempat sangatlah jelas, masyarakat wilayah bawah perbukitan sudah terkena dampak banjir yang meresahkan. Jika melihat keadaan seperti ini, bukankah lebih baik pemerintah berfikir kembali atas mega proyek ini? Tak sampai di situ, Sibukdin, Kepala Suku Kelurahan Sepaku mengungkapkan mata pencaharian masyarakat ikut hilang bersama dengan hutan yang terus terbabat dikarenakan pemindahan IKN.

Kekhawatiran suku daerah akan tersingkirkannya dalam pembangunan ibu kota di daerah mereka terus tersuarakan. Masyarakat pun merasa tidak puas karena tidak adanya jaminan yang pasti dari pemerintah.

Mau bagaimana pun juga, masyarakat tidak memiliki akses setempat yang kuat di sana. Mereka merasa sudah tak mampu melawan keputusan ‘preman berdasi’.

Ketua adat wilayah Paser Utara, Syahidin juga mengatakan jika ternyata tanah tempat mereka bermukim benar-benar tidak dianggap ada oleh pemerintah, bahkan pemerintah dulunya juga pernah menggusur lahan leluhur warga setempat di sana.

Benarkah pemerintah telah memikirkan matang-matang keputusannya atas kelangsungan hidup masyarakat yang pastinya terlibat? Peliknya lagi, ketika Najwa Shihab mempertanyakan tentang usaha di daerah Penajam yang telah berinvestasi sepenuhnya. Apa tidak merumitkan jika tiba-tiba ada mega proyek di sana? Sayangnya, bapak Gubernur Isran Noor tak menampik permasalahan ini.

Najwa Shihab sempat mempertanyakan tentang perpindahan IKN pada salah satu anggota DPR Komisi V fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama dalam perbincangannya pada acara Mata Najwa. Beliau mengklaim seluruhnya mulai dari sisi prosedur. Proses panjang yang akan dilewati dalam pembangunan IKN benar-benar perlu dipikirkan kembali akan kebaikan maupun keuntungan biotik juga abiotik dalam negara.

Sementara, dari sisi substansi, dipermasalahkan tentang kriteria DKI Jakarta saat ini yang dianggap tidak layak lagi menjadi Ibu Kota. Pemerintahan sama sekali tidak menjelaskan tentang hal ini secara detail. Mengamati dari segala sisi, masyarakat melihat tujuan pemerintahan kali ini semakin abstrak. Seperti yang kita tahu, beban keuangan negara saat ini cukup berat. Bukankah uang Rp.466 triliun untuk pembangunan IKN bisa lebih bermanfaat jika digunakan untuk membuat lapangan kerja baru bagi masyarakat pengangguran di Indonesia? Atau memperbaiki Jakarta yang kini berangsur-angsur sudah pulih dari keterpurukan? Artinya pemulihan Jakarta tidak terlalu berat. Membangun alias mempercantik DKI Jakarta menjadi Ibu Kota yang lebih baik lagi. Apakah pemerintahan merasa kesejahteraan masyarakat Indonesia telah terpenuhi secara berkala hingga menyempatkan waktu untuk memindahkan IKN?

Jika memang perpindahan IKN karena kepadatan yang terjadi di pulau Jawa, maka negara lain pasti juga bisa dengan mudah memindahkan ibu kota mereka seperti sama halnya negara Indonesia.

Semoga pada generasi-generasi selanjutnya, pemuda pemudi Indonesia dapat membangun pemerintahan yang membawa nasib Indonesia menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Salam pemuda pemudi Indonesia!!

Sumber: Narasi, Mata Najwa